Minggu, 02 Oktober 2011

Lamongan Rawan Ketersediaan Air

Pentingnya keberadaan air bersih sebagai sumber kehidupan umat manusia mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Secara geografis Kabupaten Lamongan dinilai sebagai daerah yang rawan ketersediaan air bersih. Setidaknya itu yang diungkapkan Bupati Fadeli dalam acara pembinaan dan pelatihan pengurus Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi atau HIPPAMS, bertempat di Pendopo Lokatantra setempat, kemarin (29/9).

“Penyediaan kebutuhan air baku untuk keperluan air minum yang dilakukan oleh PDAM hanya berkisar 20 persen saja dari jumlah penduduk dan hanya menjangkau wilayah tertentu seperti di perkotaan, Babat, Paciran serta wilayah-wilayah sepanjang jalan nasional arteri primer, jadi sangat terbatas sekali,” ungkap dia dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut.

Melalui kelembagaan HIPPAMS di desa yang mandiri serta profesional, lanjut dia, sebutan daerah yang rawan air bersih secara bertahap dapat segera tereliminir. Pasalnya, untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 atau terkait tentang kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat, Lamongan akan berusaha serius dalam sektor penyedian kebutuhan air bersih bagi warga.

“Diantaranya akan dilakukan pembenahan infrastruktur PDAM, penyusunan pra studi kelayakan untuk penyediaan air bersih di wilayah utara dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta, serta mengikuti program IUWASH (Indonesia urban water, sanitation and hygiene),” urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov yang juga sebagai Pembina HIPPAMS Propinsi, Moch Anwar, juga menyampaikan hal senada. Dikatakannya, kelayakan dan ketersediaan air bersih ukurannya adalah 80 persen sudah siap dan harus bisa dinikmati warga perkotaan dan 65 persen oleh warga pedesaan. “Tapi masih ada daerah atau wilayah tertentu, karena kondisi tertentu pula yang kesulitan air bersih, bahkan ada yang sampai di bawahnya 50 persen,” katanya.

Ketua Asosiasi HIPPAMS Banyu Urip, Kasdan, menyampaikan sebanyak 40 persen atau 227 unit HIPPAMS sudah tersebar di desa-desa dari keseluruhan 474 kelurahan se-Kabupaten Lamongan. “Memang belum bisa menjangkau semuanya tetapi dari jumlah yang ada itu HIPPAMS telah siap melayani mayarakat,” ujarnya.

Pada akhir acara, diserahkan bantuan berupa alat pengolah air minum cepat mandiri (sistem penyediaan air minum non perpipaan) senilai Rp 41.600.000 oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov kepada 12 pengelola HIPPAMS desa sebanyak 26 unit. “Semoga alat tersebut bermanfaat dan bisa membantu masyarakat pedesaan dalam memperoleh air minum dengan cara yang murah serta terjamin kualitas kesehatannya,” pungkas Fadeli.

Fedeli juga sempat menyaksikan demo pemakaian alat pengolah air minum cepat mandiri yang juga disaksikan oleh undangan lain. Sebenarnya alatnya sederhana. Yakni berupa gentong plastik berukuran besar yang dimodifikasi. Alat itu terdiri dari kran air yang terletak dibawah serta tuas pengaduk. Saat demo, diguankan air hutan yang otomatis tentu tidak layak pakai. Serta obat-obatan yang terdiri dari kaporit, tawas, dll sesuai dengan takaran yang dikemas di dalam plastik kecil-kecil.